Home » Uncategorized » HUKUM TANPA ORANG YANG BERMORAL

HUKUM TANPA ORANG YANG BERMORAL

25 May 2015

Indonesia adalah Negara hukum (rechtstaat) bukan Negara kekuasaan (machstaat). Ini berarti artinya semua warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kebutuhan manusia  terhadap hukum apapun hukumnya (Negara atau Agama) menjadi satu keniscayaan karena berkaitan erat dengan kebutuhan manusia untuk mendapatkan keadilan. Karenanya untuk keperluan tersebut hukum harus menjadi panglima diatas kekuasaan bukan sebaliknya. Sehingga semua manusia mempunyai hak yang sama dihadapan hukum (equality before the law) harus menjadi primadonanya. Ini di maksudkan agar para pencari keadilan dihadapan hukum benar-benar mendapat kepastian atas hak-hak mereka. Maka hukum itu selain norma hukum berupa perintah, larangan dan pilihan juga terdapat didalam ada pesan moral. Sehingga hukum itu akan rusak bila dilaksanakan oleh orang yang tidak bermoral, demikian pula sebaliknya.

Didalam perjalanan penegakan hukum (law inforcement) hukum untuk kepastian dan keadilan sering berhadapan (vis avis) dengan berbagai kepentingan para pihak, apakah untuk kepentingan hukum ansikh atau politis. Kalau demi hukum semata maka tolok ukurnya adalah apa yang ada dalam peraturan hukum itu sendiri dan alat bukti yang akurat. Dan biasanya pendekatannya melalui pemikiran logis hukum yang relative objektif  atau lebih mendekati kebenaran hukum. Tetapi hukum untuk kepentingan politik, dan pendekatannya menggunakan pemikiran subyektif dan kebenarannya adalah hasil rekayasa yang sering tidak bermoral. Karena, politik memperhitungkan who get what, siapa mendapat apa. Maka setiap putusan hukum, oleh masyarakat sering melabelkannya berhukum dengan orang yang tidak bermoral itu, menjijikan dan tidak berperikemanusiaan . Pasti label-label ini tentunya mempunyai dasar pengamatan yang tidak boleh dianggap remah/sepele karena berbasis pada kenyataan. Oleh karenanya hukum tanpa orang yang bermoral bisa menjadi berperikemanusiaan dan bukan mustahil bisa menzalimi orang-orang yang benar karena membela orang-orang yang bersalah. Gus Dur pada masa pemerintahannya singkatnya sering mengajak seluruh aparat hukum untuk menjadikan hukum sebagai panglima. Terhadap persoalan ini beliau (Gus Dur) sering melontarkan pernyataan guyonannya yang sebenarnya sangat serius dan mengandung kritik tajam. Beliau tanpa beban mengatakan : “Maju Tak Gentar Membela yang Benar, Bukan Maju Tak Gentar Membela yang Bayar” Membela yang benar berarti hukum berjiwa kejujuran, keadilan, untuk kebenaran. Itulah hukum yang ditangan orang tidak bermoral akan mendegradasi kemanusiaan bagi para pihak pencari keadilan dan perlindungan hukum. Dalam sisi ini, para pihak pemegang otoritas hukum hanya melihat NPWP, alias nomer piro wani piro , sehingga hukum sudah tergadai oleh dinar yang haram secara illegal.

Maka benar sekali kata Rasul SAW : Bahwa para hakim memutuskan perkara itu kakinya berada diantara surga dan neraka. Bila tahu kebenaran dan menghukum secara benar maka sorgalah balasannya. Akan tetapi dia tahu kebenaran dan menghukum dengan kesalahan (kezalimannya), maka nerakalah tempatnya. Hadist ini diyaqini oleh para Muhaddisin adalah hadist shohih, sehingga bukan mustahil di neraka nanti pasti ada banyak hakim yang menghuninya walaupun ada sedikit hakim yang menghuni sorga. Maka hukum tanpa orang yang bermoral akan mengusung para hakim dan pihak-pihak terkait akan berbondong-bondongmasuk neraka karena mengabaikan moral, maka hukum yang bermoral itu adalah hukum yang ditegakkan diatas kejujuran untuk kebenaran dan keadilan. Sedangkan hukum orang yang tanpa moral adalah hukum yang ditegakkan di atas dasar rekayasa, kebohongan dan kemunafikan. Dan ujung-ujungnya akan menyeret para pihak menjadi penghuni neraka. Semoga para hakim dan pihak terkait sadar menegakkan hukum dengan hati nurani yang berpihak pada kebenaran.

Uncategorized